0
 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Korupsi Berjamaah Telah Menjadi Mode Baru

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut anggota DPRD menempati urutan ketiga terbesar pejabat publik yang terjerat tindak pidana korupsi.


Menurut dia, anggota DPRD kerap korupsi secara berjamaah.

“Trennya anggota DPRD korupsi berjemaah, inginnya semua kebagian, seperti yang terjadi di Sumatera Utara dan Malang,” ujar Alex saat dikonfirmasi, Rabu (25/4/2018).

Korupsi di Sumatera Utara (Sumut) melibatkan 38 anggota DPRD yang diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Sementara di Malang, 18 anggota DPRD terlibat suap pembahasan APBD Malang.

Pada Bulan Maret bulan lalu , Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 38 anggota DPRD Kota Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka.

Mereka diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota dewan di periode tersebut.

Untuk meminimalisasi korupsi pejabat daerah, KPK kini tengah melakukan kajian. Salah satu yang dikaji KPK yakni terkait proses pemilu yang disebut menjadi awal terjadinya tindak pidana korupsi oleh pejabat maupun kepala daerah.

"Kami melakukan kajian dan hasilnya kami mengusulkan pemerintah membantu pendanaan politik, sehingga akan terjaring calon yang benar-benar berkualitas dan berintegritas," kata Alexander Marwata.

Post a Comment

 
Top